Sunan, adalah istilah bagi pemimpin tertinggi atau raja dalam lingkup Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kasunanan ini merupakan institusi penerus dari Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Berpusat di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kerajaan ini didirikan pada 20 Februari 1745 oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II. Pendirian istana baru ini merupakan hasil dari peristiwa Boyong Kedhaton (pemindahan istana) setelah keraton sebelumnya di Kartasura hancur akibat pemberontakan Geger Pecinan.
Berkenaan dengan kelahiran Republik Indonesia, sejarah mencatat peran yang sangat signifikan dari Sunan Pakubuwono X. Beliau memberikan dukungan dalam berbagai bentuk – termasuk dana – kepada Bung Karno dan para pejuang kemerdekaan lainnya. Apa yang beliau lakukan selaras dengan apa yang dilakukan Sultan Hamengkubowono IX dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat – yang terpisah dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat akibat Perjanjian Giyanti pada tahun 1755.
Pakubuwana X ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia, atas jasa dan peran aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, pelopor pembangunan infrastruktur, sosial-ekonomi, kesehatan, pendidikan rakyat, serta pembentukan jati diri bangsa dan integrasi nasional.
Dalam pergerakan nasional, Pakubuwana X mendukung para pelopor perjuangan nasional melalui pemberian fasilitas, materi, keuangan dan moral. Selain itu, ia berperan serta membantu pergerakan Budi Utomo dan pendirian Sarekat Dagang Islam.
Semula – seperti Yogyakarta, pada saat Kemerdekaan RI, Surakarta juga menjadi Daerah Istimewa. Tapi gejolak politik lokal pada 1946 membuat status ini batal terus disandang. Pada 1950 Surakarta ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah.
Relevansi Gelar Sunan dan Pakubuwono
Saat ini, Kasunanan Surakarta tidak punya posisi politik dan finansial sekuat Kesultanan Yovyakarta. Sayang sekali keadaan ini tidak mencegah terjadinya perebutan Tahta Kasunanan. Secara de facto, ada 3 blok kekuatan yang mengklaim sebagai penerus kekuasaan yang sah dari Pakubuwono XIII.
Saya tidak hendak menyoroti issue ini dan berpendapat siapa Sunan yang sah. Dalam tulisam ini saya justru hendak mengajak pembaca merenungkan makna esensial dari Sunan dan Pakubuwono.
Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara formal menerapkan sistem demokrasi, tentu tidak dimungkinkan penarapan kembali Sistem Monarki. Pemimpin tertinggi adalah Presiden yang dipilih rakyat, bukan Sunan atau Sultan yang dipilih melalui jalur keturunan. Tapi jelas, karakter yang terkandung dalam istilah Sunan dan gelar Pakubuwono, sangatlah dibutuhkan dan relevan untuk dimiliki pemimpin di negeri ini. Para pemimpin di negeri ini tentunya perlu memenuhi kelayakan sebagai yang diluhurkan, dijunjung, dimuliakan. Selaras dengan filosofi Trisulawedha, sesorang pemimpin harus memiliki tiga kekuatan: pertama, kekuatan intelektual disimbolkan dengan buku; kedua, kekuatan magis-spiritual untuk mempertahankan negara (disimbolkan dengan gada), dan ketiga, kekuatan finansial yang disimbolkan dengan bokor kencana. Tiga kekuatan ini diraih tentu saja melalui LAKU yang memastikan sang pemimpin meraih kemurnian jiwa, kejernihan rahsa, sehingga dilimpahi anugerah Trisulawedha oleh Gusti yang Maha Agung.
Para pemimpin Nusantara kuna, umumnya juga lulus gemblengan lahir bathin, sehingga memiliki karakter Satria Pinandhita Sinisihan Wahyu – yang merupakan dasar kelayakan menerima anugerah Trisula Wedha. Tidak ada pemimpin agung Nusantara yang diberi amanah kekuasaan tanpa dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sebagian malah harus lulus dari gemblengan kehidupan dengan tingkat kesulitan ekstrim – karena menjadi lembu petheng dan hidup prihatin di kalangan rakyat jelata. Jadi tidak ada The Real Sunan atau The Real King yang manja, dimanjakan, menerabas proses, dibiasakan meraih sesuatu secara instant.
The Real Sunan atau The Real King juga harus menjadi penyangga kesetimbangan kosmik, sebagaimana tersurat dalam gelar Pakubuwono. Kapasitas sebagai Pakubuwono tentu saja merupakan hasil laku batin dan gemblengan mental yang sangat sulit – hanya yang hatinya bersih dan fisik mentalnya tangguh yang bisa lulus. Pemimpin sejati jelas harus menghayati Jumbuh Kawula Gusti, sekaligus memiliki daya Sastrajendra Hayuningrat Pangruwatan Diyu. Ringkasnya, pemimpin sejati harus punya kekuatan untuk memastikan negara/institusi yang dipimpinnya stabil, tetap aman, dari segala goncangan baik goncangan politik, goncangan ekonomi, maupun goncangan alam.
Tentu saja, tidak mungkin seseorang menjalankan fungsi Pakubuwono jika dirinya sendiri masih menjadi budak ego, masih penuh keserakahan, licik, dan penuh luka batin. Lagi-lagi, ini menegaskan pentingnya laku hening guna memurnikan jiwa bagi siapapun yang hendak menjadi pemimpin negeri.
